Bagaimana DJP mengetahui data wajib pajak?
-
Sederhananya, NIK sebagai single data membuat history transaksi wajib pajak dan akses beragam layanan keuangannya terekam jelas.
Ditjen Pajak (DJP) pun punya akses luas untuk mengecek data dan informasi keuangan wajib pajak tersebut.
hampir semua jasa keuangan saat ini telah mewajibkan penggunaan NIK ketika bertransaksi. Misal, ketika membuka rekening bank, pembelian obligasi, pembelian saham, dan pembelian rumah.
Dengan ketentuan tersebut kemungkinan DJP menemukan harta yang tidak dilaporkan makin besar.
-
Terlebih, DJP dapat memanfaatkan data dari skema automatic exchange of information (AEOI) serta dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP).
-
DJP juga sedang mengembangkan compliance risk management (CRM) dan business intelligence (BI).