PROSEDUR PENDAFTARAN PKP (PENGUSAHA KENA PAJAK) 2025
Jika Anda seorang pengusaha yang menyediakan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah langkah pertama yang wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu Anda ketahui tentang pendaftaran PKP di Indonesia: Persiapkan Dokumen Penting untuk […]
Panduan Pengembalian Pendahuluan dalam Restitusi Pajak
Solusi Cepat untuk Arus Kas Bisnis Anda Sebagai pelaku usaha, menjaga kelancaran arus kas adalah hal yang sangat penting, terlebih ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak. Menunggu proses restitusi pajak yang panjang bisa menjadi kendala besar bagi bisnis Anda. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan skema pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, […]
Perang Tarif dan Strategi Kepatuhan Transfer Pricing
Perang tarif yang dimulai pada masa pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat telah mengubah dinamika perdagangan global dan kebijakan pajak perusahaan multinasional. Kebijakan agresif ini membawa dampak besar, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Bagi pengusaha dan pemilik bisnis, penting untuk memahami dampak perang tarif terhadap transfer pricing dan bagaimana menjaga kepatuhan pajak […]
Bebas Sanksi! Bisa Lapor SPT Tahunan Pibadi Hingga 11 April 2025
Direktur Jenderal Pajak memberikan relaksasi batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP). Relaksasi ini disampaikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/PJ/2025. Bebas Sanksi Administrasi Sesuai ketentuan UU KUP, pelaporan SPT Tahunan PPh OP dilakukan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Artinya, SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2024 wajib disampaikan […]
PROSEDUR PELAPORAN BENEFICIAL OWNER UNTUK PEMULA
Pelaporan beneficial owner (pemilik manfaat) di Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan bagian dari kewajiban transparansi dalam dunia usaha, yang mengharuskan badan usaha untuk melaporkan siapa sebenarnya yang mengendalikan atau memiliki manfaat atas suatu perusahaan. Berikut adalah prosedur pelaporan beneficial owner di AHU secara mendetail, cocok untuk pemula: 1. Persiapkan Dokumen yang Dibutuhkan Sebelum melakukan pelaporan, […]
PROSEDUR PELAPORAN WLKP KETENAGAKERJAAN UNTUK PEMULA
Melaporkan WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merupakan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Indonesia. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah prosedur melaporkan WLKP secara mendetail untuk pemula: 1. Persiapkan Data dan Dokumen yang Dibutuhkan Sebelum memulai pelaporan WLKP, […]
PROSEDUR PELAPORAN LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) UNTUK PEMULA
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan atau pelaku usaha yang menerima fasilitas penanaman modal dari pihak external, terutama yang terkait dengan kegiatan usaha yang berhubungan dengan investasi. LKPM dilaporkan secara berkala melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berikut adalah prosedur mendetail tentang cara melaporkan LKPM di OSS untuk pemula: […]
Perjanjian Nominee dalam Pendirian Usaha
Perjanjian Nominee atau Nominee Agreement, merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak untuk menunjuk seseorang sebagai perwakilan untuk pinjam nama, yang dibuat dalam bentuk akta otentik yang berdasarkan pada surat pernyataan atau surat kuasa diantara pihak tersebut. Perjanjian yang dimaksud dalam kuasa ini adalah perjanjian yang namanya digunakan untuk melakukan pembelian suatu benda seperti saham […]
PANDUAN LAPOR SPT TAHUNAN 2024, APAKAH MASIH GUNAKAN DJP?
Memasuki awal tahun 2025, wajib pajak mulai bersiap untuk melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024. Namun, meskipun DJP telah menyiapkan sistem perpajakan terbaru bernama Coretax, pelaporan SPT tahun ini tetap menggunakan sistem lama. Hal ini dikonfirmasi oleh DJP yang menegaskan bahwa transisi ke sistem baru masih membutuhkan waktu dan belum mencatat data transaksi tahun […]
Panduan dan Tips Pengajuan Sertifikat Elektronik Coretax
Untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan menggunakan sistem Coretax, Wajib Pajak perlu mengajukan sertifikat elektronik (sertel) terlebih dahulu. Sertifikat elektronik ini berfungsi sebagai tanda tangan digital yang menggantikan tanda tangan manual dalam berbagai proses perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan dan penerbitan faktur pajak. Langkah Mudah Pengajuan Sertifikat Elektronik Coretax Berikut cara mengajukan sertifikat elektronik atau kode […]