Panduan dan Tips Pengajuan Sertifikat Elektronik Coretax
Untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan menggunakan sistem Coretax, Wajib Pajak perlu mengajukan sertifikat elektronik (sertel) terlebih dahulu. Sertifikat elektronik ini berfungsi sebagai tanda tangan digital yang menggantikan tanda tangan manual dalam berbagai proses perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan dan penerbitan faktur pajak. Langkah Mudah Pengajuan Sertifikat Elektronik Coretax Berikut cara mengajukan sertifikat elektronik atau kode […]
Perbedaan PIC, Drafter, dan Signer dalam Coretax System
Coretax System yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan fitur impersonating, yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengakses administrasi pajak milik Wajib Pajak Badan. Fitur ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi pajak dan akses untuk melakukan impersonating diberikan oleh Person In Charge (PIC) dari Wajib Pajak Badan, yang biasanya adalah direktur. Siapakah PIC dalam Coretax System […]
TAX AMNESTY JILID III 2025
Pemerintah lagi-lagi mengejutkan publik dengan dua kebijakan ekonomi kontroversial yang diagendakan akan diterapkan pada 2025. Pertama, agenda pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III yang telah dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Kedua, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kedua […]
PROSEDUR PENUTUPAN PERSEROAN DAN PROSES LIKUIDASI
Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham persero. Dalam proses bisnis, likuidasi merupakan opsi terakhir yang mungkin tidak pernah diharapkan oleh pelaku usaha mana pun. Namun, dalam kondisi tertentu likuidasi terkadang tidak bisa terhindarkan dan justru bisa menjadi opsi […]
Strategi Bisnis untuk Menjaga Omset dengan Kenaikan PPN Menjadi 12%
Dengan diberlakukannya kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku 1 Januari 2025, banyak pelaku usaha yang harus menghadapi tantangan baru dalam menjaga omset dan cash profit. Kenaikan pajak ini bisa berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang dijual, sehingga penting bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang tepat agar tetap berdaya saing dan menguntungkan. Selain […]
Peluang dan Analisa Bisnis 2025
Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang menantang namun penuh peluang bagi pelaku usaha. Dengan dinamika ekonomi yang terus berubah, penting bagi setiap perusahaan untuk melakukan analisa bisnis yang mendalam dan merancang strategi yang tepat. Dalam blog ini, kita akan membahas beberapa peluang yang bisa diambil untuk menjaga stabilitas uang tunai sekaligus meningkatkan profit usaha. […]
Perubahan Tanggal Penyetoran Pajak di Tahun 2025 Sesuai PMK 81/2024
Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan mempermudah administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK 81/2024 yang mengatur mengenai perubahan tanggal penyetoran pajak yang akan berlaku mulai tahun 2025. Salah satu perubahan signifikan yang diatur adalah penyeragaman jatuh tempo penyetoran pajak menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Latar Belakang Perubahan […]
Memahami Perubahan Penting dalam PMK 81/2024
Dalam dunia perpajakan, perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024) yang membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem perpajakan. MRB membagikan informasi ini agar masyarakat dan pemilik bisnis dapat memahami dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mari kita telusuri hal-hal penting dan […]
Cara Efektif Menghadapi SP2DK dan Meminimalkan Koreksi Fiskal
Ketika perusahaan menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dari KPP, ini bisa hal yang menakutkan yang harus dihadapi dengan serius. SP2DK adalah langkah awal bagi otoritas pajak untuk meminta klarifikasi terkait data atau informasi yang mungkin menunjukkan ketidaksesuaian dalam laporan pajak yang telah disampaikan. Tindakan proaktif sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi koreksi fiskal yang dapat merugikan dan mengoptimalkan SPT […]
PERAN AKUNTING UNTUK HINDARI DENDA PAJAK
Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya, termasuk melalui SPT Tahunan Badan. Kesalahan dalam pelaporan pajak atau keterlambatan dalam pengajuan SPT Tahunan Badan dapat mengakibatkan sanksi, denda, atau bahkan audit pajak yang dapat membebani operasional perusahaan. Di sinilah peran akuntan menjadi sangat penting. Akuntan memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan […]